Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum)

Banyak rekan yang menghubungi saya setelah tulisan tentang sertifikasi pengadaan di blog ini saya masukkan yang menanyakan tentang proses pengadaan di instansi pemerintah. Juga ada yang menelepon dan “curhat” mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang di sebuah instansi sehingga perusahaannya “dikalahkan” dalam pelelangan tersebut.

Rupanya, sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga banyak hal-hal yang kelihatan sepele namun cukup fatal dalam aturan sehingga sah untuk digugurkan. Ada juga yang rupanya benar-benar “dipermainkan” oleh panitia lelang.

Karena itulah saya mencoba untuk menuliskan sedikit informasi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. Dan karena materinya cukup luas dan panjang, agar mudah dipahami, saya mencoba untuk membagi menjadi beberapa tulisan, agar pembaca yang sudah paham pada satu tahapan dapat langsung menuju kepada tahapan lainnya.

Dalam tulisan ini saya akan mencoba memasukkan beberapa kejadian-kejadian yang pernah saya alami maupun pengalaman teman yang lain, agar dapat memperkaya isi tulisan. Juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekanan pada saat mengikuti pelelangan sehingga tidak mengalami masalah.

Nah, mari kita mulai :)

Pengertian Umum

Seperti yang telah saya tuliskan disini, bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institusi pemerintah tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 2; bagian ketujuh pasal 7)

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya:

  1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  2. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa
  3. Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa
  4. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya

Untuk istilah lebih lengkap, silakan membuka Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 dan Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 1

Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan pengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi.

Swakelola

Nah, apakah seluruh pengadaan atau kegiatan di institusi pemerintah itu harus dilaksanakan dalam bentuk pelelangan ?

Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi itu)

Sebelum kita masuk lebih jauh ke pengadaan, saya akan jelaskan sedikit tentang swakelola.

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah:

  • pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);
  • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyakarat;
  • pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
  • penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  • pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
  • pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
  • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

Nah, dari penjelasan diatas maka cukup jelas apa saja yang boleh dilaksanakan secara swakelola. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.

Ada satu contoh kesalahan persepsi yang terjadi.

Disebuah institusi dilakukan pengadaan komputer dan server dengan cara swakelola, dimana kepala laboratorium langsung memberi beberapa unit komputer dan server ke toko komputer tanpa melalui proses lelang. Setelah ditanya mengapa melakukan hal tersebut, mereka berdalih, “Loh, ini khan pekerjaan yang bersifat rahasia, karena komputer dan server ini nanti akan digunakan untuk mengolah data ujian yang sifatnya amat rahasia.” :)

Disini terlihat jelas ketidakpahaman terhadap substansi dari Kepres dan pengertian mengenai pekerjaan yang sifatnya “rahasia” tersebut. Yang rahasia adalah “pekerjaannya” dan bukan “barangnya.” Jadi proses pengadaan barangnya tetap harus terbuka dan transparan, tetapi nanti setelah diadakan, maka penggunaannya masuk dalam kategori rahasia. Contoh pengadaan yang sifatnya rahasia adalah pengadaan perangkat untuk peluru kendali, instalasi nuklir, atau untuk intelijen negara :)

Panitia Pengadaan

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan.

Panitia pengadaan dibentuk bila nilai pengadaan di atas Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan dibawah itu cukup dengan pejabat pengadaan.

Jumlah panitia pengadaan minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia pengadaan harus memahami tentang prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan maupun substansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Khusus untuk aturan mengenai kepemilikan sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 0021/M.PPN/01/2008 Tanggal 31 Januari 2008, maka sertifikat pelatihan/bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, untuk sementara, sampai tanggal 31 Desember 2008 dapat diberlakukan sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Dalam klausul mengenai panitia juga ditegaskan, bahwa panitia harus memahami substansi dari pengadaan. Apabila di institusi itu tidak ada orang yang memahami mengenai substansi, maka disilakan untuk mengambil orang dari unit/institusi lain. Contoh, sebuah institusi hendak mengadakan perangkat server dan kelengkapannya, sedangkan di institusi itu tidak ada seorangpun yang memahami tentang server, maka dapat mengambil panitia dari bagian data atau institusi yang menangani TI.

PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM)  dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Penyedia Barang/Jasa

Bukan hanya panitia saja yang memiliki persyaratan, tapi penyedia barang/jasa juga memiliki persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pengadaan. Persyaratan penyedia barang/jasa adalah:

  • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);
  • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).
  • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  • secara hukum mempunya kapasitas menandatangani kontrak. (atau yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang namanya tertera di dalam akte pendirian perusahaan atau orang yang diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu);
  • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;
  • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  • tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah” dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);
  • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos (“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya sekedar “diakui” saja);

Khusus untuk tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi, persyaratannya adalah:

  • memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak (ini yang kadang sulit bagi tenaga ahli kita);
  • lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi atau yang lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh Depdiknas;
  • mempunya pengalaman di bidangnya.

Selain persyaratan di atas, pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Untuk penilaian mengenai persyaratan penyedia barang/jasa tersebut akan melalui proses penilaian kualifikasi, baik pra kualifikasi maupun pasca kualifikasi, yang akan dibahas pada bagian II.

Nah, lumayan “singkat” khan pelaksanaan penyediaan barang/jasa pemerintah ini. Sebenarnya semua ini dilaksanakan agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Kalau dalam pelaksanaannya ada yang “jauh” dari tujuan tersebut, tak lain dan tak bukan adalah tindakan dari beberapa “oknum.”

Atruan tetap aturan yang bagaimanapun pasti ada celah untuk dilanggar. Namun, untuk mewujudkan bangsa yang baik, seyogyanya aturan dapat ditegakkan secara murni dan konsekwen.

Bagian I ini saya akhiri disini, agar mudah dalam proses pembacaan, karena pada bagian ke II saya akan fokus kepada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai info, pada bagian II, saya hanya akan fokus kepada pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya dan bukan kepada jasa konsultasi. Karena di lapangan, proses pengadaan yang paling banyak dilaksanakan adalah barang/jasa lainnya.

About these ads

128 Balasan ke Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian I: Pengertian Umum)

  1. […] barang dan jasa di Pemerintahan (Bagian II: Jenis dan Metode) Pada bagian I telah dijelaskan mengenai pengertian umum dari pengadaan barang/jasa. Juga telah disampaikan […]

  2. dulli mengatakan:

    mas, aku mo tanya nih. kalao panitia yanag ada hanya sebagian yang punya sertifikat boleh nggak. artinya nggak semuanya gitu

  3. […] aku malah penasaran. Mudah-mudahan dengan keyakinan kalau aku pasti bisa (dapat inspirasi dari blognya Pak Khalid yang nemu dari hasil googling) ditambah dengan modal mempelajari Kepres 80 tahun 2003 dan […]

  4. khalidmustafa mengatakan:

    @dulli, untuk sampai desember 2008 masih diperbolehkan, dengan syarat, panitia yang lain pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Walaupun belum lulus sertifikasi, asal sudah ada sertifikat keikutsertaan dalam diklat, itu sudah bisa menjadi panitia (dasar hukum: Surat Edaran Menteri Negara PPN atau Bappenas diatas)

  5. tetty mengatakan:

    p khalid, mo nanya ttg swakelola nih. Di artikel bapak disebutkan kalo diklat bisa diswakelolakan. diklat yg seperti apa yg bisa swakelola? kalo diklat yg nilainya lebih dari 100 jt boleh diswakelolakan?

  6. khalidmustafa mengatakan:

    @tetty, boleh, berapapun nilainya, karena spesifik

  7. rahatmoyo mengatakan:

    mas punya petunjuk teknis serta aturan pelaksanaan swakelola?

  8. khalidmustafa mengatakan:

    sebenarnya kalau membeli buku keppres no 80 di toko2 buku, sudah jelas tuh pak juknis dan aturannya…

  9. ponco mengatakan:

    saya mau tanya mas, untuk tatacara pelelangan pengadaan barang/jasa di ruang lingkup perguruan tinggi negeri bagaimana ya?
    Mungkin ada situs yg bisa menjelaskan soal ini?

    Note : Proyek dikerjakan dengan sistem Multi years.

    Terimakasih.

  10. khalidmustafa mengatakan:

    PT tetap tunduk kepada Keppres No. 80 pak, jadi tidak spesifik ada khusus untuk PT.

    Untuk Multiyears, itu harus persetujuan dari Menteri Keuangan dan perbedaannya hanya pada pembayaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan saja, baik pada dokumen lelang maupun pada kontrak.

  11. tetty mengatakan:

    maaf tanya lg ttg diklat yg di swakelolakan. Dalam diklat kita ada acara studi lapangan yg di dalamnya ada transportasi (Tiket pesawat terbang), termasuk juga akomodasi dan konsumsinya. Jumlahnya sekitar 500 jt. Apakah komponen itu harus dilelangkan? sedangkan pelaksanaannya sendiri swakelola? trims.

  12. khalidmustafa mengatakan:

    Anggarannya satu MAK dengan pelaksanaan Diklat ? Kalau satu MAK, silakan diswakelolakan.

  13. tetty mengatakan:

    Dalam satu kegiatan Diklat 3 MAK kalo ga salah. Acara studi lapangan masuk MAK tersendiri (521114). Jadi harus dilelengkan ya? Selama ini kita lelangkan sih… trims.

  14. khalidmustafa mengatakan:

    Kalau memang MAK-nya terpisah, silakan dilelangkan. Agar memperoleh pelayanan yang lebih bagus karena ada pilihan dari berbagai macam penyedia jasa :)

  15. Anwar mengatakan:

    Selamat pagi pak, kami mau melakukan pembangunan gedung fakultas di salah satu universitas negeri. karena pendanaan kurang sedang kebutuhan sangat akan gedung sangat mendesak, kita berencana akan mengadakan peranjian kontrak tahun jamak/multiyears dengan salah satu universitas tersebut. Apa yg menjadi pesyaratan kontrak sehingga kedua belah pihak menjadi aman. Terimakasih

  16. khalidmustafa mengatakan:

    @Anwar, Apakah pembangunan gedung itu memang sudah dianggarkan tahun jamak ? Apakah proses pembangunan dan pelelangannya tidak dapat dilakukan secara bertahap dan per-bagian, dimana setiap bagian dapat dilelang terpisah ? Kalau bisa, lebih baik diupayakan per-tahun, karena pelelangan tahun jamak harus seijin menteri keuangan

  17. habdolll mengatakan:

    waduhh udah bisa jadi narasumber nihhh, tambahhh pendapatan oiiii mantappppp !! :P

  18. bagus pambudi mengatakan:

    pagi pak khalid, saya pns daerah ingin menanyakan hal2 kecil tapi sering kita hadapi.
    kantor kami acapkali melakukan penyuluhan, dihadiri krg lbh 100 org dr desa, diselenggarakan satu hari di aula kecamatan,,
    yang jadi pertanyaan kegiatan terssebut mrpkn swakelola bukan? untuk pengadaan makan minum (di atas 5 juta) SPJ perlu menggunakan SPK dEngan penyedia barang / makan minum apa cukup dengan kwitansi?
    mohon pencerahan, terima kasih

  19. khalidmustafa mengatakan:

    @habdoll, walaahhh, om satu ini, dah ada kabar ttg DRH lom :p Biar lebih sip jadi narasumbernya ;)

    @bagus pambudi, Itu termasuk swakelola pak (Keppres No. 80 Thn. 2003 Bab III Pasal 39.3.e), sedangkan pengadaan diatas 5 Juta sebaiknya menggunakan SPK.

  20. bagus pambudi mengatakan:

    terima kasih atas jawabanya, tapi ada sedikit pertanyaan lagi
    pak khalid menulis ‘sebaiknya’ berarti tidak wajib menggunakan SPK dikarenakan ini swakelola, begitu pak?
    maaf ganggu liburannya, sukses buat anda,trims
    satu lagi kebetulan saya ditugaskan kantor mengikuti bintek pengadaan barang/jasa dan tulisan anda tentang keyakinan dan ketelitian dalam ujian amat bermanfaat

  21. khalidmustafa mengatakan:

    Masalah kuitansi dan SPK kadang menyebabkan pemeriksa keuangan dan pengelola berbeda pendapat pak. Banyak yang berpendapat bahwa kuitansi hanya dikenakan apabila pembelian dibawah 1 Juta, ada juga yang dibawah 5 juta. Jadi, silakan disesuaikan dengan aturan di tempat bapak. Kalau memungkinkan menggunakan SPK, lebih baik menggunakan SPK.

    Selamat mengikuti bimtek dan ujiannya pak, semoga sukses

  22. iwoel mengatakan:

    Pak Khalid yth.
    Bagaimana dengan hibah yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta, apakah pengadaan yang dananya lebih dari 100 juta juga dilakukan sesuai dengan keppres 80/2003 dan panitianya dari mana? matur nuwun.

  23. iis mengatakan:

    Pak Khalid,
    apakah PA/KPA boleh merangkap sebagai PPK???

  24. khalidmustafa mengatakan:

    @iwoel, dananya itu bersumber dari APBN/APBD ? Kalau iya, maka harus sesuai dengan Keppres No.80. Panitianya bisa bersumber dari institusi itu, dan kalau tidak ada, silakan mengambil orang dari institusi lain. Yang penting adalah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan atau Sertifikat Pelatihan Pengadaan barang /Jasa yang dikeluarkan BAPPENAS.

    @iis, kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 9 ayat 1 dan 2, tidak secara eksplisit melarang. Di ayat 2 malah ditegaskan bahwa PPK diangkat oleh PA/KPA. Dan di beberapa departemen, apabila tidak ada yang layak untuk menjadi PPK sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka PA/KPA juga merangkap sebagai PPK.

  25. Abu Aqilah mengatakan:

    Bisa kirimkan saya tulisan tentang lingkup kewenangan Panita Pengadaan Barang dan Jasa? Terima kasih

  26. Abu Aqilah mengatakan:

    Tolong kirim ke email saya hamadsaiful@yahoo.com. Terima Kasih

  27. khalidmustafa mengatakan:

    Pak Abu, silakan dibuka Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat 5.

  28. dinny afifi mengatakan:

    Assalamualaiakum mas Khalid,,
    kebetulan ayah saya ingin membuat thesis mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa,,
    dan penjelasan dari mas khalid lumayan menbantu,,^_^
    klo bole tau mas kira2 buku2 apa aja yg bisa dijadikan referensi terkait dengan pembahasan ini,,,khususnya yg memuat kasus2 tertentu mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa,,,

    thx a lot Mas khalid,,,

    Regards,,
    Dinny Afifi

  29. khalidmustafa mengatakan:

    Kalau buku, kebetulan pedoman saya hanya Keppres No. 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya :)

    Cuman usulan, kalau beliau hendak menuilis thesis, mengapa tidak mencoba e-procurement ? Saat ini masyarakat masih banyak yang buta terhadap hal tersebut. Jadi bisa lebih bermanfaat kalau selesai :D

  30. iwoel mengatakan:

    terima kasih atas jawabannya, tapi saya ingin bertanya lagi yang berhubungan dengan pasal 11 (1) a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sbg penyedia b/j dan Lamp. I BAB II A.1.b.1)a) memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya ….., seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya. Apakah dan sebagainya itu bisa diberlakukan untuk sebuah pabrik? terima kasih sebelum dan sesudahnya.

  31. khalidmustafa mengatakan:

    @iwoel, tujuan peraturan adalah untuk melindungi pengguna barang/jasa sehingga memperoleh barang yang berkualitas bagus dan sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu jenis perlindungan adalah dengan dimintanya surat ijin dari penyedia barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kalau pabrik, silakan meminta ijin yang sesuai. Agar barang yang diperoleh benar-benar diyakini mampu diadakan oleh pabrik tersebut.

  32. dulli mengatakan:

    MAS KHALID. KALO PENGADAAN DIATAS 1 M HANYA DI UMUMKAN DI KORAN NASIONAL DAN PAPAN PENGUMUMAN DAN DI INTERNET, GIMANA ? JADI KORAN PROPINSI NGGAK GITU.

  33. khalidmustafa mengatakan:

    @dulli, kalau melihat Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 17 Ayat 2 disebutkan ….surat kabar nasional DAN/ATAU satu surat kabar propinsi….

    Walaupun pada Pasal 20A butir b disebutkan kata “dan”, tapi pada Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b kembali ditegaskan kembali bahwa surat kabar yang digunakan adalah nasional/propinsi.

    Kesimpulannya, yang utama adalah Koran Nasional dan Papan Pengumuman. Untuk internet dan koran propinsi, sifatnya adalah dianjurkan.

    Khusus koran nasional juga tidak asal pilih, tapi tunduk pada Perpres tersebut pasal 4A ayat 1 hingga 3

  34. dulli mengatakan:

    makasih mas, mas mo nanya lagi nih : kalo pada saat pembukaan penawaran hanya 2 penyedia barang yang masuk, maka lelang harus di ulang. prosesnya dari awal ( pengumuman ulang di surat kabar dll) atau cukup mengundang rekanan yang masuk daftar minat. kemuadian apakah pperusahaan yang sudah memasukan lalu boleh mengikuti lagio lelang atau tidak, makasih mas atas pencerahannya

  35. khalidmustafa mengatakan:

    @dulli, Kalau melihat Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, m, 1, b maka kasus tersebut adalah pelelangan gagal. Dan harus diulang sesuai dengan ketentuan Lapiran Keppres No 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, m, 2, a dengan ketentuan mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta yang telah masuk ke dalam daftar.

  36. suhardi mengatakan:

    BAGAIMANA PENERAPAN KEPRES TERSEBUT JIKA DIKOMBINASIKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSANNYA TERUTAMA PENGGUNAAN METODE-METODE YANG RELEVAN

  37. khalidmustafa mengatakan:

    @suhardi, maksud pertanyaannya apa yah ??

    Apa yang dimaksud dengan “dikombinasi dengan pengeambilan keputusannya?”

    Trus, apa yang dimaksud dengan metode yang relevan ???

  38. ARIF NURUL H mengatakan:

    Bagaimana aplikasi pengadaan barang/jasa, dimana ada PPK dan ada PPTK. Apa bedanya, keweangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

  39. Amir Alboneh mengatakan:

    Assalamu ‘alaikum wr. wb.
    Hallo Mas…numpang nanya nih, apa yang membedakan proses pasca kualifikasi dengan pra kualifikasi, kalau dari segi anggaran gimana? trus yang paling evektif dan evisien dari segi waktu yang mana mestinya digunakan. O iya mas, saya sudah dua kali negikuti ujian sertifikasi tetapi tidak pernah lulus, mungkin mas punya petunjuk untuk itu.

  40. seamolec mengatakan:

    @Amir Alboneh, Proses pasca dan pra kualifikasi itu berbeda dari segi pemeriksaan dokumen kualifikasinya. Kalau Pasca, dokumen kualifikasi diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan dokumen, sedangkan pra maka pemeriksaan dokumen kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan dokumen lelang.

    Kalau pertanyaannya dari segi waktu, jelas Pasca Kualifikasi yang paling efisien. Namun, untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya rumit dan dengan nilai tertentu serta untuk jasa konsultasi, maka prakualifikasi harus dilaksanakan.

    Petunjuknya, coba berhati-hati dalam menjawab pak, banyak soal jebakan :)

  41. DIAN PUSPITA mengatakan:

    Mas ijin bertanya lagi, kantor saya akan rencananya akan dilakukan pengadaan BBM dengan pagu anggaran 12 juta. pengadaan rencananya akan melalui SPBU, mengingat pagunya dibawah 50 juta maka pengadaan akan dilaksanakan dengan penunjukan langsung, masalahnya mas, harga bensin setiap SPBU adalah sama, untuk itu perlukah saya tetap membuat HPS nya atau tidak usah saja. terimakasih atas jawabannya.

  42. Ahyar mengatakan:

    Pak Khalid, Saya ucapkan terima kasih atas do’anya kemaren. Akhirnya ujian sertifikasi yang saya ikuti pada 25 Maret 2008 telah diumumkan dan saya mendapat L2. Tidak sehebat Pak Khalid yang mendapat L4. tapi walau L2, saya tetap alhamdulillah. Terima kasih atas do’anya dan materinya ya.
    salam dari Banjarbaru, Kalsel. see on http://www.ahyarwahyudi.co.cc

  43. khalidmustafa mengatakan:

    @Dian Puspita, kalau harga BBM sih HPSnya silakan menggunakan Keputusan pemerintah tentang harga BBM yang terbaru

    @Ahyar, selamat atas keberhasilannya pak ^_^

  44. ratina yuswari mengatakan:

    malam pak,
    bagaimana cara penerbitan SPK klo sudah terlanjur dilakukan pengumuman pemenang untuk pengadaan selama 6 bulan kemudian ada peraturan gubernur yang harus melakukan pelelangan tahun jamak, padahal dana yang ada hanya untuk 6 bulan tersebut
    terima kasih

  45. khalidmustafa mengatakan:

    Wah, ini yang agak aneh, gimana mau melakukan kontrak tahun jamak kalau anggarannya hanya 6 bulan ?

    Silakan didiskusikan dulu dengan unit anggaran dan pengawasan di daerah anda

  46. ratina yuswari mengatakan:

    satu lagi pak khalid, anggaranuntuk pengadaan petugas satpam tersedia untuk januari sd desember 2008, SKO baru terbit bulan mei, untuk jan-juni sudah dibayarkan secara swakelola, kami merencanakan pemilihan langsung untuk sisanya yaitu jul-des karena kurang dari 100 juta, gimana ?

  47. khalidmustafa mengatakan:

    Bentar2, ini juga aneh, ini satpamnya yang diadakan atau saat ini sudah ada satpam trus gajinya yang dianggarkan ?
    Yang dibayarkan secara swakelola itu apakah gaji satpam internal, atau sudah mengambil satpam dari pihak luar dengan sistem swakelola.

    Nah, masalah pemilihan langsung karena berdasarkan anggaran, disilakan saja, tapi dari anggaran sendiri sudah harus dipisahkan antara 6 bulan pertama dan kedua, sehingga jumlahnya benar-benar sesuai untuk proses pemilihan langsung

  48. ratina yuswari mengatakan:

    aneh ya pak…, jadi sebenarnya sudah ada satpam dari pihak luar dan gajinya dianggarkan sejak januari 2008, nah untuk jan sd jun 2008 dibayarkan swakelola, karena anggaran baru turun bulan Mei, dan SKO bulan Juni, untuk sisa anggaran jul sd des diambilkan separoh anggaran yang ada dan akan dilakukan proses PL, menurut bapak bagaimana? terima kasih atas kesabaran bapak.

  49. khalidmustafa mengatakan:

    Untuk tahun ini sepertinya terpaksa jalan saja, karena satpamnya sudah ada :D

    Cuman, mungkin perlu dipikirkan apakah memungkinkan mereka menggunakan LS saja, jadi tidak melalui sistem lelang-lelangan. Jadi dianggap sebagai tenaga honor.

    Satpam khan salah satu kebutuhan yang sifatnya rutn, tidak seperti barang atau jasa konsultasi yang bagaimanapun dibatasi oleh waktu.

    Kalaupun melalui lelang, aneh rasanya kalau tiap tahun harus lelang Satpam, walaupun menggunakan sistem tahun jamak :)

  50. Zulfikar, SE mengatakan:

    Ass. Wr. Wb.

    Salam Kenal,

    Saya baru memulai usaha pengadaan barang dan jasa beberapa bulan lalu, jika rekan-rekan sekalian memiliki informasi mengenai PROYEK yang prospektif, bisa menghubungi langsung ke alamat email. Saya siap dengan proyek-proyek kecil (tergantung lokasi), menengah dan proyek besar termasuk dengan sistem turn key/multiyear.

    zulfikarsidiq@gmail.com

  51. dulli mengatakan:

    mas, aku nanya lagi nih. gini ceritannya kan setelah lelang dilaksanakan dan sudah pemasukan dokumen, trus dana tiba tiba tidak jadi, apakah lelang harus tetap diumumkan pemenangnnya dengan catatan dana tidak ada jadi pekerjaan tidak jadi atau bagemana mas ? tb4

  52. khalidmustafa mengatakan:

    @Dulli, pelelangan pada dasarnya diperbolehkan untuk dilaksanakan walaupun dana masih belum pasti, tetapi tidak boleh melakukan ikatan apapun seperti kontrak maupun SPBJJ. Biasanya, untuk jenis lelang seperti ini pada pengumuman di media sudah disebutkan terlebih dahulu, bahwa dana masih dalam pengurusan. Juga biasanya di dalam dokumen sudah diminta surat pernyataan tidak menuntut apabila dana dibatalkan.

    Nah, apabila ditengah-tengah proses lelang kemudian dana dibatalkan, maka cukup dengan memberikan surat resmi ke rekanan yang mendaftar, bahwa lelang dibatalkan. Tidak usah dilanjutkan sampai pemenang. Dokumen agar dikembalikan kepada peserta dalam kondisi tertutup.

  53. EKA mengatakan:

    Assalamua’laikum wr.wb
    Selamat pagi mas Khalid, saya mo tanya nih kalau pengadaan personil bisa dibuat lelang? karena di dlm rengiatnya ada pengadaan ATK, Biaya sewa, pengadaan blangko cetak, spanduk dan jaldis. karena selama ini saya buat lelang terpisah walaupun dlm satu MAK. Mohon penjelasannya dan lelangnya lebih baik menggunakan pasca atau pra kualifikasi? trims ya mas sebelumnya. Tlg dibalas lewat email ya.

  54. khalidmustafa mengatakan:

    @EKA, pengadaan personil yang dimaksud apakah merupakan pengadaan Jasa Konsultan ? Kalau Jasa Konsultan maka sistemnya harus Pra Kualifikasi. Dan kalau melihat sifatnya, memang sebaiknya dibuat 2 lelang terpisah, karena ukuran untuk personil dan ATK sangat jauh berbeda.

    Lelang personilnya menggunakan Pra Kualifikasi (agar dapat ditentukan kualifikasi yang diterima) dan untuk Bahan menggunakan Pascakualifikasi, dengan satu sampul dan sistem gugur.

    Untuk balas lewat email, mohon maaf Bapak tidak mencantumkan emailnya. Kalau hendak mengirim email kepada saya, ada tautan pada menu sebelah kanan blog ini, pada menu “Hubungi Saya”

  55. Deedee Pradila mengatakan:

    Mas, tolongin aku……..
    Bagaimana jika dalam dokumen kontrak tidak tercantum pembayaran uang muka? Menurut saya hal ini dapat disiasati dengan memasukkan Material on Site (Material yang telah diadatangkan) dalam progres pekerjaan tetapi saya belum dapat peraturan perundangan yang mengatur tentang hal ini. Sehingga, progress pekerjaan masih berdasarkan prestasi pekerjaan (material yang telah terpasang).

  56. Agus Kuncoro mengatakan:

    dengan cara yg berbeda, saya juga mempunyai tulisan yang sama di http://www.guskun.com

    semoga kita bisa sharing.

  57. delila mengatakan:

    Mas, ak kesulitan mencari contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan Boring Tanah untuk pemasangan kabel dalam tanah kemudian aku juga nanya berapa kalikah CCO bisa dilakukan dalam 1 kali kontrak pekerjaan (proyek)?
    Thanks yaa……….

  58. kiky mengatakan:

    mas maaf, sy sedang melaksanakan pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi sistim swakelola karena pekerjaan itu rahasia,tidak ada PT yg sanggup dan rinci biaya sangat beresiko besar tdk dapat diperhitungkan scr detail/umum,dan untuk barangnya tetap sy lelangkan karena sifatnya umum barang kbthan konstruksi tsb.apakah sudah benar yg saya lakukan mas..?karena ada yg bilang kalau swakelola semua dilaks sendiri termasuk beli barangnya.tolong donk dijelaskan juga tekhnis pelaksanaan pengadaan sistim swakelola,karena keppres 80 tidak detail penjelasannya.trimakasih sebelumnya..

  59. dIAH mengatakan:

    masa bagaimana dengan pengadaan barang di bumn yaitu bank pemerintah.. apakh juga mengikuti aturan kepres 80 tahun 2003?
    klo tidak maka aturan mana yang diikuti?
    masihhh banget sebelumnya

  60. irman mengatakan:

    “a little question”
    mas khalid, boleh gk saya minta opini dr mas, saya pengen tw dikit tentang definitif proyek multiyears? apakah memang harus dicantumkan dlm kontrak fisiknya? dan apakah ada form tersendiri bwt kontrak multiyears? itu ajah mas, sbelumnya bnyak2 terimakasih,,^_^),,

  61. Hendra Yenko Faruly, A.Md mengatakan:

    Mas
    Gini lo, kami ada kasus nih.
    kami para panitia telah melakukan lelang, dan telah mengumumkan para pemenangnya.
    kemudian ternyata anggaran kami dipangkas oleh provinsi, sehingga semua pelelangan tidak memiliki anggaran lagi (Nol). apa yang harus kami lakukan. apakah bisa jika lelang 2008 tetapi Penunjukan Pemenang dan contract dilakukan tahun 2009. setelah anggaran diadakan kembali untuk pelelangan tersebut. atau ada pertimbangan dari bapak
    terima kasih

  62. leo mengatakan:

    Pak Kholid tanya…
    saya rekanan yang kena sanksi denda, karena barang yang saya kirim belum saya instal (siap dipergunakan). Padahal pengiriman sudah tepat jadwal pelaksanaan.
    Barang yang saya adakan adalah dental unit memang perlu diinstal dulu.
    Apakah memang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah itu wajib barang yang diadakan sampai siap digunakan, padahal dalam kontrak hanya sampai barang dikirim 100 % ? dimana aturan yang di kepres 80 ?

  63. khalidmustafa mengatakan:

    @all, mohon maaf kalau pertanyaan2 semua banyak yang belum saya jawab, hal ini karena sebenarnya secara resmi blog saya sudah pindah ke http://khalidmustafa.info. Mohon komunikasi dan tulisan2 dapat dilaksanakan disana

    @leo, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, pasal 36, jelas tertulis bahwa pekerjaan 100% tersebut amat bergantung pada klausul di Kontrak. Bahkan sebenarnya penyedia wajib melakukan perawatan terhadap perangkat yang telah diadakan (Pasal 36 ayat 4). Secara prinsip, untuk apa pemerintah mengadakan perangkat yang tidak bisa dioperasikan ?

    @Hendra, sesuai Perpres No. 8 Tahun 2006 (perubahan ke 4 Keppres No. 80 Tahun 2003), Pasal 9 Ayat 6, disebutkan bahwa dibolehkan melakukan pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan. Tapi kontrak dan SPPBJ baru diterbitkan setelah dokumen tersebut disahkan.

  64. Yulvikar mengatakan:

    Tq ya mas

  65. astari mengatakan:

    terimakasih sebelumnya atas info yang sudah diberikan.Saya ingin menanyakan lebih lanjut,bisakah saya di info khan mengenai literatur yang berhubungan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa? Saya sangat kesulitan untuk mengetahui nya.saya tunggu balasan secepat nya.Terimakasie sebelumnya

  66. Mugi Sugiarto mengatakan:

    gini mas kalidmustafa, saya sangat impress dengan tulisan Anda ini, yang cukup menjelaskan tentang proses pengadaan baik LS ataupun swakelola.Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih, di point tentang kegiatan swakelola disebutkan sig=fat dari pekerjaan tersebut salah satunya mengembangkan suatu sistem tertentu, nah ini yang may saya tanyakan. Di tempat saya mau dikembangkan sistem pembelajaran digital, memang materinya hanya ada di dalam institusi dimana saya berada tetapi untuk mengembangkan aplikasi multimedia, nah banyak house production yang mampu, tetapi internal kita sendiri mampu juga..nah apakah dengan kriteria ini, pekerjaan mengembangkan sistem pembelajaran multimedia ini bisa dilakukan secara swakelola? mohon masukkannya..nuhun

  67. Abaheka mengatakan:

    Mas, saya mau tanya nih mohon jawabannya yah. Kalo Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dalam proses pelelangan selain pelelangan konstruksi (sebagaimana Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa , Butir A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya, Bagian 1. Pelelangan Umum ) itu ada apa nggak sih? Kalo ada perhitungannya mengacu pada ketentuan/peraturan apa? Trima kasih mas.

  68. widyaseno mengatakan:

    Assalamu’alaikum wr.wb
    mas mau nanya di tempat saya bekerja ada 3 org yg sdh bersertifikat pengadaan, yg 1 org sbg pejabat penatausahaan keuangan, 1 org pej pembuat komitmen, yg 1 nya sbg panitia pengadaan. utk th 2009 anggota pan pengadaan boleh nggak yg belum bersertifikat. kalau tidak boleh, bagaimana solusinya ? Terima kasih
    Wassalam wr wb

  69. Fitrah Ramadhan mengatakan:

    tanya dong mas…
    Memang ada yah peraturan yang melarang item-item atau barang tertentu dibeli dengan dana APBN??
    Trus…
    Banyak disebutkan “perusahaan masuk daftar hitam”. dimana yah kita bisa dapat info perusahaan mana yang sedang masuk daftar hitam??
    terima kasih.

  70. wawan mengatakan:

    boleh gak go 2 bisa jd pptk,mohon infonya

  71. wawan mengatakan:

    boleh ga pns gol 2 jd pptk????

  72. Denny K mengatakan:

    mas tolong penjelasannya…

    1. knapa Jumlah panitia pengadaan harus minimal 3 orang dan harus berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan

    2. untuk pengadaan jasa audit apakah jaminan pekerjaan hanya boleh dari bank umum dan tidak boleh dari asuransi.

    tolong yah mas.. jawabannya,, mendesak nih…
    trim’s

  73. khalidmustafa mengatakan:

    @Denny K, maaf kalau lama jawabnya, sekalian untuk pengunjung yang lain, untuk pengadaan barang dan jasa, silakan membuka web site saya di http://khalidmustafa.info

    1. Jumlah panitia diharuskan ganjil, karena apabila terjadi diskusi dan mengharuskan adanya voting, maka masih dapat diperoleh keputusan.
    2. Jaminan pada lelang ada 2, yaitu jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Untuk jaminan penawaran diperbolehkan dari Bank dan Asuransi sedangkan untuk pelaksanaan hanya dibenarkan dari Bank umum. Jadi bukan hanya untuk jasa audit saja.

  74. Denny K mengatakan:

    Trim’s yah pak…atas jwbnya..
    saya sdh mencoba utk masuk ke web pak khalid.. tapi tidak ada ruang utk bertanya seperti di sini.. jada saya balik bertannya lagi kesini pak…
    krn adalagi yang ingin saya tanyakan nih..
    pengadaan kan dibagi ke dalam 4 kategori yah..
    – Barang
    – Jasa Konsultasi
    – Jasa lainnya
    – Jasa Pemborongan
    tolong dong jelaskan kategori apa saja yang masuk ke dalam Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya (maksudnya pekerjaannya yah pak…)
    trus kalau jasa Audit, masuk ke dalam Jasa Konsultasi atau Jasa Lainnya pak..
    satu lagi pak..
    didalam keppres no. 8o disebutkan utk jasa konsultasi, persyaratannya perusahaan yang ikut pelelangan diharuskan menyampaikan daftar pengalaman 4 tahun atau kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun… tapi di pasal yang lain (maaf saya lupa pasalnya) disebutkan pengalaman 7 tahun kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.. ini mana yang benar pak… tolong yah….. trim’s..

  75. hening mengatakan:

    Wah keren sekali blognya mas khalid. Banyak info tentang pengadaan kita dapatkan.
    Mau nanya neh mas… apakah mulai 2009 panitia pengadaan harus bersertifikasi pengadaan barang/jasa Bapennas?
    makasih.
    Salam dari jogja

  76. khalidmustafa mengatakan:

    Benar, mulai tahun 2009 semua panitia diwajibkan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

    Infonya bisa dilihat pada tulisan pak Agus di blog saya http://khalidmustafa.info

  77. deni lumombo mengatakan:

    mas aku mau nanya gimana caranya lelang tender makan minum dan cara buat spknya yang tidak bertentangan dgn kepres 80 dan uu lainnya jikalau nilai pagunya diatas dari 100 juta selama setahun. tolong email ke denilumombo@yahoo.co.id

  78. Chris mengatakan:

    Mau tanya juga…Mas kalau ada tender ulang dan yg hadir misalnya 10 perusahaan, terus proses aanwijzing sudah dilaksanakan, ternyata ketika penawaran dibuka yang datang 12 perusahaan. Bagaimana dengan kasus spt ini?

  79. raditya ramadani mengatakan:

    Selamat malam dan selamat kenala mas
    Khalid. Saya mau tanya tentang Lembaga Penelitian dan sejenisnya yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri, apakah boleh ditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa ?. Kalau ada aturannya, di pasal berapa dalam Kepres 80/2003. Terima kasih jawabanya.

  80. mashudi mengatakan:

    Assalumalaikum wr wb
    Slmt pagi mas kholid
    Begini mas saya baru buat sekripsi ttg pengadaan barang / jasa pemerintah, akan tetapi saya ada kesulitan mencari ttg pendapat para ahli ttg pengadaan brg / js dan pengertian perdagangan secara luas. krn dosen pembimbing menghrskn untuk menuangkan ttg pendpt para ahli. senl & sesdhny saya ucapkan terima kasih atas bantaunnya dr mas kholid. saya tggu jawabanya !!!!!!!
    Wassalamualaikum wr wb.

  81. yunus mengatakan:

    saya senang membaca tanggapan yang disampaikan bapak khalid tapi yang menjadi pertanyaan saya selama ini masalah proses pengadaan barang/jasa apakah sudah dilaksanakan di semua lemaga/institusi pemerintah dalam hal ini dilingkup instansi sipil, polri maupun tni karena di setiap berita2 nasional yang terjadi temuan atau permasalahan pengadaan pasti pemdaaik kota/kabpaten ataupun propinsi namun institusi lain kecil sekali prosentase temuan berarti sudah berjalan sesuai prosedur kah ? mohon tanggapannya

  82. firman mengatakan:

    askm wrwb pak khalid…
    alhamdulilah bnyk tulisan dr blog bpk yg bisa sy jadikan bahan pembelajaran, sy masih bingung dengan redaksi di kepres “panitia pengadaan dibentuk jika nilai diatas 50jt, jika dibawah 50jt cukup dengan pejabat pengadaan” apa perbedaan antara panitia pengadaan dan pjabat pengadaan” trimah ksh sbelumnya

  83. arip mengatakan:

    Numpang nanya Pak,
    Kalau pengadaan makan minum harian siswa (asrama sekolah) dengan anggaran 2 milyar setahun apa bisa diswakelolakan soalnya msuk dana rutin? bagaimana syarat-syaratnya,terima kasih

  84. Uud Sudiharjo mengatakan:

    mas saya mau nanya mas, di kegiatan saya ada pengadaan Note book yang spesifikasi sudah gak diproduksi lagi!!!
    pertanyaannya… apakah saya bisa mengadakan barang yang diatas spesifikasi yang ada di DPA…!!!
    dasarnya apa mas!!! yang bisa dijadikan payung hukumnya???

  85. saleh alhasni mengatakan:

    Bpk Khalid yth,saya menemukan proyek BOT ( 2001 – 2021 ) yang dilaporkan oleh PT Pelindo III cab Tg Perak Surabaya kepada anggota komisi VI DPR RI dengan nilai proyek Rp 116,3 Milyar TANPA TENDER dikarenakan TIDAK ADANYA SK DIREKSI yang mengacu kepada KEPPRES 18 TAHUN 2000 sehingga proyek tersebut dilaksanakan TANPA TENDER , PERTANYAAN SAYA APA BISA DIBENARKAN PELAKSANAAN PROYEK TERSEBUT ???? , SEDANGKAN di PT Pelido I saya menemukan Prosedure Pengadaan barang dan jasa dengan sk no. PP21/1/10/PI-99 dimana harus mengacu kepada keppres 18 th 2000 jo keppres 16 th 1994…..terima kasih

  86. try mengatakan:

    kalau dalam pembukaan penawaran, panitia dalam penelitian dokumen dibantu oleh pegawai yang bukan panitia, apakah bisa dibenarkan

  87. hendro mengatakan:

    mas bahwa sd desember 2008 panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah,PPK, PA, KPA masih diperbolehkan menggunakan sertifikat bintek dr bappenas dan setelah batas itu udah lewat maka semua wajib memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, kata “wajib” sama dengan harus memenuhi persyaratan itu, lalu apa sanksi administrasif apabila hal itu diabaikan oleh pengguna barang karena pejabat pengguna barang yang mengangkat dan memberhentikan,bukan kah melanggar keppres 80 tahun 2003 dan berikut perubahannya sampai yang ketujuh, mohon penjelasannya tkb.

  88. muliadin mengatakan:

    mas, saya mau nanya nih. di kantor saya ada kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor. Dalam 1 kegiatan tersebut terdiri dari beberapa jenis barang dengan kode rekening belanja masing2 yang nilainya berkisar dari 1 juta s/d 4.500.000 (seperti kipas angin, kulkas, televisi dan antena parabola), apakah semuanya harus disatukan dengan membuat SPK karena totalnya diatas 5 juta atau bisa dibeli langsung perjenis barang dengan menggunakan kuitansi pembayaran masing-masing dari toko tempat pembelian. trims

  89. Arianto mengatakan:

    Mau nanya nih, bagaimana jika pengguna anggaran memberi waktu masa pelaksanaan di dalam kontrak kerja tidak sama atau kurang dari masa pelaksanaan yang tercantum dalam RKS, dengan alasan apabila mengikuti masa pelaksanaan yang tercantum dalam RKS akan melampaui tahun anggaran, hal ini dikarenakan pihak panitia pengadaan barang / jasa terlambat mengumumkan pemenangnya. Mohon penjelasannya.

  90. khalidmustafa mengatakan:

    Kepada seluruh rekan, mohon memberikan tanggapan pada domain saya yang baru, yaitu http://khalidmustafa.info

    Semoa tulisan disini juga dapat diperoleh disana…

  91. mahmoed mengatakan:

    saya mau tnya apakah kegiatan Belanja langsung bsa di kontrakan atw dilelangkan, yg psti metode pemilihan langsung, dan dana tesebut dah dblokir olh bndahara pengeluaran

  92. RINI mengatakan:

    mau tanya neh, proses pengadaan barang / jasa yg seharusnya dilakukan secara tender / lelang namun oleh instansi terkait dilakukan secara penunjukkan langsung (PL), apakah perbuatan tersebut kesalahan pidana atau kesalahan adminstrasi saja, apa alasannya..???

  93. Agus adi mengatakan:

    Bagaimana pak mekanisme pengadaan dengan swakelola penelitian oleh perguruan tinggi negeri…Apakah kode rekeningnya dlm DPA harus kode rejkening swakelola???

  94. khalidmustafa mengatakan:

    @mahmud, sebenarnya seluruh pengadaan barang pada hakikatnya dilaksanakan dengan pelelangan umum. Tapi dalam kasus tertentu, karena tidak efisien maka dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan terbatas. Kemudian, apa maksud dari dana telah diblokir ?

    @rini, jelas itu adalah perbuatan pidana, bahkan masuk dalam ranah korupsi. Alasannya jelas melanggar UU Korupsi dan Keppres No. 80 Tahun 2003

    @Agus, tidak harus kodenya adalah swakelola, bisa juga belanja jasa. Asal isinya adalah penelitian dan didukung oleh dokumen kerjasama dengan PTN yang bersangkutan

  95. Agus adi mengatakan:

    Nanya lagi tentang Swakelola Pak…Prosedurnya bagaimana pak mulai dari awal sampai ke penunjukan???

  96. BUDI mengatakan:

    Mau nanya ni mas. Boleh tidak panitia lelang yang diangkat oleh Pengguna anggaran tahun anggaran 2009 untuk melakukan pelelangan pekerjaan untuk tahun 2010. Trims sebelumnya

  97. udin mengatakan:

    mas maaf…kalau boleh,kalo ada info tender pengadaan barang e-mail ke saya,ya yang daerah jogj-jateng aja…he he he…karena pas kebetulan khan saya suplier utama alat kesehatan dan pabrik mas…thk

  98. arif mengatakan:

    pa mus, anggaran thun 2010 kami mendapat duk anggaran ulp non organik(makan piket polisi)selama 365 hari ataw januari s/d desember, anggaran di atas 100jt lengkap dengan honor panitia, persoalannya ptnjuk operasional kegiatannya baru turun tgl 24 desember 2010. sedangkan dipa tgl 5 jan 2010. bgm cara melaksanakan tender dengan wkt yg tdk cukup…? sedangkan anggota udh harus makan awal januari….?mhon penjelasan pa..makasih

  99. arif mengatakan:

    maaf pak maksud sy desember 2009 trunnya petunjuk operasional kegiatan

  100. karen mengatakan:

    mohon informasi dari bapak, mengenai pelatihan kursus pengadaan januari tahun 2010 bisa diikuti dimana ya?
    trims sebelumnya

  101. agus siswono mengatakan:

    pak mau tanya untuk panitia pengadaan apakah semuanya harus mempunyai serti pengadaan, atau boleh 1 anggota tdk mempyn sert pengadaa

  102. Pardede mengatakan:

    Mas..tq keterangannya bgs bgt..sy mau nanya..kalau swakelola kena PPN gk…kalau kena gmn prosesnya..kalau gk kena alasannya apa..mks bnyk mas..

  103. Wilhelmus mengatakan:

    Pak saya mau nanya terkait dengan teknis penuyusunan HPS maupun RAB, bahwa apakah Item kegiatan Reenginnering dan Asuransi itu dalam penyusunan HPS maupun RAP harus di masukan sebagai item pekerjaan/belanja tersendiri, terimakasih atas penjelasannya.

  104. test mengatakan:

    pak, bagaimana kalau dalam pelaksanaannya sistem swakelola ini, dana nya cair baru pada pertengahan desember..sehingga tidak mungkin dikerjakan dalam waktu mepet (2 minggu sebelum 31 des)..sehingga diambil kebijakan pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh pihak ke-3 atau rekanan..dengan maksud agar pekerjaan ini bisa cepat selesai

  105. test mengatakan:

    pak, bagaimana kalau dalam pelaksanaannya sistem swakelola ini, dana nya cair baru pada pertengahan desember..sehingga tidak mungkin dikerjakan dalam waktu mepet (2 minggu sebelum 31 des)..sehingga diambil kebijakan pekerjaan swakelola ini dikerjakan oleh pihak ke-3 atau rekanan..dengan maksud agar pekerjaan ini bisa cepat selesai..menurut bapak hal ini boleh atau tidak?

  106. khalidmustafa mengatakan:

    Asal dananya dipastikan bisa cair, silakan dilaksanakan sesuai prosedur. Yang harus diperhatikan dengan batasan waktu Desember itu adalah apabila dana tidak dapat dicairkan

  107. david mengatakan:

    saya mau tanya,bisa tlg jelaskan ttg politik hukum pengadaan barang dan jasa.sama konsistensi pengadaan barang dan jasa dalam perkembangan sejarah hukum

  108. asril mengatakan:

    mau nanya pak, pengadaan barang jasa alat kesehatan. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa daftar harga alkes tidak ada dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, jadi kita harus mengacu kepada harga distributor. Saya mau nanya apa boleh harga alkes kita ambil dari internet?

  109. khalidmustafa mengatakan:

    @asril, boleh saja…sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, salah satu sumber dari HPS adalah harga pasaran

  110. Dedy mengatakan:

    Mo nanya mas di kantor sy ada pengadaan Makanan & Minuman harian pegawai per porsi 15rb x 107 jumlah pegawai, diadakn setiap hari kerja. Nilai pagunya selama setahun diatas 100jt, tetapi karena mengingat pekerjaan dilakukan sejak awal bulan…boleh nggak kami buatkan MOU utk Triwulan Pertama. Trus untuk sisanya diadakan proses apa mas…lelang atau tunjuk langsung…

  111. Dedy mengatakan:

    Klo untuk pengadaan BBM yang harga menggunakan tarif resmi pemerintah boleh nggak kita tunjuk langsung

  112. septi irdiana mengatakan:

    saya senang sekali membaca artikel bapak,saya bingung sekali mencari contoh sub kontrak dalam peerjanjian barang dan jasa,buat skripasi saya.

  113. aldhy mengatakan:

    mas, saya mau tanya. ada jurnal tentang pengadaan barang dan jasa gak? trus info pengadaan barang dan jasa khususnya dengan metode penunjukkan langsung peyedia barang dan jasa di priode 2008 aj pada PT PLN (Persero)??
    ald_rahma@yahoo.com (mohon dibales y mas, untuk literatur skripsi ku)

  114. Hot. Tota Simorangkir mengatakan:

    saya tertarik dengan blok mas nih. saya mo tanya .Saya punya masalah nih. baru baru nih saya ikut pelelangan barang dan jasa di Dept. Perhubungan, panitia mengharuskan perusahaan yang ikut harus memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- sementara kekayaan bersih perusahaan yang saya bawa dalam neracanya Rp 1.026.000.000,- Pekerjaan yang akan dilelangkan tersebut memiliki HPS Rp 526.000.000,-.
    Jika nilai kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- saya subsitusikan ke SKN-SKK maka pekerjaan dengan nilai Rp 526.000.000,- tidak dapat ditawar/ diikuti lagi. sebenarnya saya bingung panitia beralasan perusahaan yang saya bawa sudah kelas Besar. sementara SBU nya masih kecil (G4). ini kan tergantung pada pengalaman dan kelayakan kenaikan klas nya. Dalam pengumuman lelang pendaftar yang di terima adalh dari G3 dan G4. Nah tentu badan usah yang saya bawa masuk ketegori kan. sebenarnya ada dalam aturan mana maksud panitia tersebut? jika berkenan mas, tolong dijawab. sebelumnya saya sampaikan terimaksih.

  115. khalidmustafa mengatakan:

    @aldhy, maaf sampai sekarang saya belum menemukan jurnal PBJ. Dan untuk penunjukan langsung di PLN silakan menghubungi langsung PT. PLN

    @tota, dasar hukumnya adalah Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 18 yang menekankan bahwa salah satu ciri usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200 Juta.
    Untuk masalah nilai pekerjaan, memang nilai di bawah 1 Milliar hanya diberikan kepada usaha kecil (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 46)

  116. tamasolusi mengatakan:

    Nice post …salam kenal

  117. Karim mengatakan:

    Mohon penjelasan, apakah suatu perusahaan yang berbentuk CV dapat mengikuti pelelangan pengadaan barang di atas 1 M ? Sebagai info, perusahaan tersebut memiliki SIUP non kecil. Apakah tdk ada persyaratan bahwa perusahaan non kecil harus berbentuk PT? Mohon penjelasan. Terima kasih yaa..

  118. presyl mengatakan:

    maaf pak khalid..
    saya menemukan artikel yang sama persis dengan tulisan ini di http://www.iprocwatch.org/berita/berita/81-pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan.html

    entah siapa mengcopy siapa.
    saya cuma mau memberi tahu saja.

  119. khalidmustafa mengatakan:

    @Karim, tidak ada pembatasan mengenai bentuk usaha pada Keppres No. 80 Tahun 2003, yang ada adalah pembatasan besar kecilnya usaha yang dilihat dari SIUP-nya

    @presyl, terima kasih atas informasinya, saya sudah menulis pada kolom komentar di situs tersebut.
    Tulisan bagian 2 hingga seterusnya bisa dibaca di http://khalidmustafa.info

  120. ikhwan mengatakan:

    ass…pak, salam kenal….mau tanya pak , bagaimana koreksi aritmatik untuk kontrak lumpsum…kalo nggak salah denger waktu di sosialisasi di pk pinang ,bapak mengatakan koreksinya dalam bentuk membandingkan harga penawaran dalam bentuk angka dan huruf, kalo bener, bolehkah saya meminta format koreksi artimatik tersebut, wass dan trimaksih

  121. wiwied mengatakan:

    aslmkum…
    mas kalo jelaskan mengenai metode pengadaan makan dan minum

  122. Devie Ardiyanto mengatakan:

    Ass. Mas Kami mohon penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah desa,apakah harus mengacu pada Keppres 80 th 2003 atau ada aturan lain mengenai pengadaan barang dan jasa khusus pemerintah desa. Wassalam.

  123. khalidmustafa mengatakan:

    @Devie, apabila dana pengadaan tersebut baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD, maka proses pengadaannya harus berpedoman pada aturan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 per-1 Januari 2010.

    Mohon lain kali pertanyaan dapat diajukan pada blog saya yang di http://khalidmustafa.info , blog yang ini sudah jarang dikunjungi.

  124. andi mengatakan:

    mas saya mau nanya, di kantor saya ada pekerjaan yang rutin yaitu lelang bahan makanan, adakah dasarnya kita melakukan pengumuman lelang bama untuk dipa 2011 pada bulan desember 2010, masalahnya klo kita nunggu dipA 2011 keluar, maka lelang akan dikerjakan pada pertengahan januari, sementara narapidana pada bulan januari juga harus makan…..apa solusinya….????

  125. tomas mengatakan:

    pak mau tanya kalau untuk pengadaan makan minum pasien di rumah sakit dengan nilai 100- 200 juta apa harus lelang atau tidak,atau bisa diolah sendiri karena ada belanja modal dan kelihatan nya tidak ada yang dapat mengerjakannya kalau dalaam kabupaten kota ini. terima kasih

  126. tommy mengatakan:

    berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, siapa yang berhak menandatangani berita acara pembayaran dan kwitansi pembayaran. Pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitment. tq

  127. An mengatakan:

    pak, saya mau tanya apakah yang menjadi Panitia Pengadaan brg/jasa harus memiliki sertifikasi dariBappenas tentang pengadaan brg/jasa atau jika tidak lulus tapi pernah mengikuti ndiklat pengadaan brg/jasaboleh gak? trim

  128. joko prayitno mengatakan:

    pada pengadaan barang ( komputer / Pc ) senilai Rp.96 juta, metode lelangnya pakai pengadaan langsung atau penunjukkan langsung, tk

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 37 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: