Pembahasan Latihan Soal Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (Bagian 1)

Hari rabu, 30 Juli 2008, kebetulan libur nih…banyak waktu untuk menulis blog yang beberapa minggu terakhir sudah sulit dilakukan secara rutin (bilang aja malas deh…).

Saat blogwalking, beberapa minggu yang lalu ketemu dengan blog seorang “PNS Gila” yang kebetulan memuat mengenai contoh soal pengadaan barang dan jasa. Kebetulan, niat untuk membahas contoh soal untuk sertifikasi ini sudah lama berada dalam kepala, nah, daripada repot-repot mencari lagi contoh-contoh soalnya, lebih baik membahas yang sudah ada, bukankah lebih baik “kerjasama” daripada “sama-sama kerja” ?

Cuman yang harus diperhatikan, soal-soal ujian pengadaan barang dan jasa ini amat multitafsir, juga setiap kalimat soal harus disimak baik-baik karena mengandung banyak jebakan. Karena itu, maka perbedaan pendapat amat mungkin terjadi. 

Pada tulisan ini, saya coba membahas contoh soal untuk Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara keseluruhan. Saja juga berkeinginan ini bukan menjadi sebuah kunci jawaban saja, tapi juga membahas satu persatu soal yang akan dikaitkan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya, juga dikaitkan dengan UU lain serta jawaban-jawaban dari Forum tanya jawab di Bappenas.

Karena jumlah contoh soal lumayan banyak, yaitu sejumlah 90 nomor, saya akan membagi menjadi beberapa bagian tulisan agar lebih mudah di dalam memahami soal dan jawaban tersebut.

Soal-soal ini terdiri atas 3 bagian besar, yaitu:

  • Jenis Soal Betul atau Salah sebanyak 25 Nomor
  • Jenis Soal Pilihan Ganda sebanyak 55 Nomor
  • Jenis Soal Pilihan Ganda dalam bentuk Kasus sebanyak 10 Nomor
Untuk Bagian 1 ini saya mencoba untuk menuliskan 12 Soal Betul atau Salah dengan pembahasannya.
Untuk catatan, Pembahasan ini hanya bersifat informasi, dan jangan dijadikan acuan ataupun kunci jawaban “resmi”, juga setiap jawaban yang sudah saya berikan itu sangat “debatable” dan silakan dibahas pada komentar pada setiap tulisan. Silakan digunakan untuk memperkaya wawasan kita semua.

Ini adalah soal Betul – Salah sebanyak 12 Nomor.

1. Pejabat Pembuat Komitmen dalam menetapkan paket-paket pekerjaan yang akan dilelangkan perlu mempertimbangkan dokumen anggaran dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan  

Pembahasan:

Tanggung jawab PPK itu sangat luas, mulai menetapkan paket, hingga bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengadaan. Yang berkaitan dengan anggaran, PPK juga tidak diperbolehkan melakukan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila anggaran belum ada atau tidak cukup. Hal ini berarti PPK harus mempertimbangkan dokumen anggaran dan dalam menetapkan paket harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dasar hukumnya adalah Perpres No. 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal 9.

Jawaban: Betul

2. Pelelangan untuk pengadaan alat laboratorium dengan perkiraan nilai kontrak sebesar Rp. 1,3 Milyar hanya dapat diikuti oleh perusahaan supplier alat laboratorium golongan menengah dan besar.

Pembahasan:

Sebenarnya tidak ada pembagian Kecil, menengah dan besar lagi pada Keppres No. 80 Tahun 2003. yang ada adalah Kecil dan Bukan Kecil, dimana nilai yang dapat diikuti oleh usaha kecil sebesar Rp. 1 Milliar yang tertulis pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 46. Sedangkan untuk perusahaan bukan usaha kecil, nilai paket yang boleh diikuti bergantung pada Kemampuan Dasar (KD) dari perusahaan yang bersangkutan (Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab. II, A, 1, b, i). Untuk jasa konstruksi, memang ada aturan peralihannya untuk Usaha Menengah, namun hanya sampai dengan 31 Desember 2005 (Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat 3)

Jawaban: Betul

3. Panitia pengadaan tidak boleh meneruskan proses pengadaan ke tahap evaluasi apabila jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) peserta.

Pembahasan:
Tidak ada aturan di dalam pelelangan gagal dan pelelangan ulang yang berkaitan dengan pernyataan di atas. Pelelangan hanya dinyatakan gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 pada pengumuman pertama. (Keppres No. 80 Tahun 2003, Pasal 28 )

Jawaban: Salah

4. Pengumuman pengadaan dengan cara seleksi terbatas untuk pekerjaan pengawasan konstruksi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8 Miliar harus diumumkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi.

Pembahasan:
Nah, ini salah satu soal yang cukup “menjebak” karena memiliki 2 maksud, yang pertama adalah “Seleksi terbatas untuk Jasa, padahal nilainya 8 M” dan yang kedua adalah “Pengumuman di Koran Nasional dan Propinsi untuk nilai 8 M.”
Namun, untuk soal yang ini, kita tinggalkan jebakan pertama dan berkonsentrasi pada maksud utama dari soal yaitu pengumuman di Koran Nasional maupun propinsi untuk pekerjaan sebesar 8 M. Dasar hukum untuk jawaban ini adalah Perpres No. 8 Tahun 2006 (Perubahan Ke 4) Pasal 25A. Satu hal yang masih menjadi catatan saya adalah ketidakkonsistenan pasal ini dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 22 Ayat 2 dan 3. Ketidak konsistenan itu berada pada penggunaan kata “dan” serta “dan/atau”. Silakan anda membaca baik-baik.

Jawaban: Betul

5. Walaupun dalam dokumen anggaran sudah mencantumkan satu merek barang dengan alasan kualitas, panitia pengadaan tetap tidak dapat melakukan proses penunjukan langsung.

Pembahasan:
Nah, ini salah satu soal jebakan juga. Lihat pada kalimat pertama dimana menekankan pada pencantuman merek barang. Kalau dilihat sepintas, ini adalah salah, karena merek tidak boleh dicantumkan pada dokumen pengadaan. Namun, yang tertulis pada soal ini adalah dokumen anggaran, bukan dokumen pengadaan :D
Dasar untuk melaksanakan penunjukan langsung dapat diperoleh pada Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, C, 1, a, 4

Jawaban: Betul

6. Panitia pengadaan dapat menetapkan besarnya jaminan pelaksanaan melebihi 5% dari nilai kontrak apabila nilai penawaran terlalu rendah.

Pembahasan:
Jaminan pelaksanaan adalah pegangan Pengguna Barang/Jasa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jaminan ini normalnya adalah minimal 5% dari harga penawaran, namun dapat dinaikkan menjadi 5% dari HPS atau dari pagu apabila ditemukan harga yang tidak wajar (terlalu rendah). Dasarnya adalah Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II, A, 1, f, 13, b.

Jawaban: Betul

7. Walaupun HPS tidak bersifat rahasia, namun harga satuan dan analisis harga satuannya tidak boleh disampaikan.

Pembahasan:
Kalau rincian HPS diberikan, untuk apa lelang, penunjukan langsung aja lengkap dengan nama tokonya :D
Yang tidak bersifat rahasia adalah total HPS, bukan rinciannya. Dasar hukumnya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 4.

Jawaban: Betul

8. Kuitansi dan Surat Perintah Kerja dapat digunakan sebagai pengganti kontrak untuk pembelian barang senilai Rp. 5 juta.

Pembahasan:
Sebenarnya ada 2 aturan disini, untuk nilai dibawah 5 juta, dapat menggunakan kuitansi, sedangkan di atas 5 juta hingga 50 juta, menggunakan SPK tanpa jaminan pelaksanaan. Namun, apabila nilai 5 juta ke bawah mau menggunakan SPK, ya tidak apa-apa. Dasar hukunya adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat 3 dan 4.

Jawaban: Betul

9. Pada pengadaan peralatan kantor dengan nilai Rp. 2 Milyar, penawaran yang tidak dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dapat digugurkan oleh panitia pengadaan pada saat evaluasi administrasi.

Pembahasan:
Ini salah satu soal jebakan lainnya. Apabila ada yang terburu-buru menjawab tanpa mencermati kalimatnya, bisa saja menjawab yang salah. Jaminan pada pelelangan itu ada 2 (1 lagi adalah dukungan bank), yaitu jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Yang menjadi persyaratan administrasi adalah jaminan penawaran, sedangkan jaminan pelaksanaan diberikan sebelum penandatanganan kontrak (Keppres 80 Tahun 2003, Pasal 31 Ayat 1).

Jawaban: Salah

10. Untuk memperoleh harga barang yang paling murah, proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan sehingga mendorong persaingan yang sehat.

Pembahasan:
Sepertinya soal ini soal bonus deh, karena jawabannya sudah jelas :)

Jawaban: Betul

11. Untuk memudahkan pencairan jaminan pelaksanaan, panitia pengadaan pekerjaan jasa pemborongan pembangunan jalan dapat mewajibkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank.

Pembahasan:
Ini juga salah satu dari soal jebakan, yang apabila tidak berhati-hati dapat terjerumus. Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan memiliki aturan yang berbeda. Jaminan Penawaran selain dari Bank, juga dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Asurasi yang memiliki jaminan reasuransi. Sedangkan khusus jaminan pelaksanaan, itu harus dikeluarkan oleh bank. Dasarnya adalah Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab II, A, 1 n, 1, a.

Jawaban: Betul

12. Panitia pengadaan dapat menggugurkan penawaran dari penyedia barang/jasa apabila penawaran tidak bermaterai yang cukup.

Pembahasan:
Nah, ini salah satu topik “terhangat” pada pengadaan barang/jasa. Sebagian besar menjawab bisa digugurkan dengan alasan bahwa Materai adalah bukti legalnya sebuah dokumen. Padahal, pada UU No. 13 Tahun 1985 Pasal 5 telah disebutkan bahwa apabila suatu dokumen yang dibuat oleh satu pihak belum dibubuhi materai maka dianggap pemegang dokumen tersebut masih berutang Bea Materai. Pelunasan atas Bea Materai yg terutang menurut pasal 8 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 1985 dapat dilakukan dengan cara pemateraian-kemudian (materai dapat ditempelkan kemudian).

Jawaban: Salah

Demikian dulu bagian pertama dari Pembahasan Latihan Soal untuk Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa ini. Akan saya lanjutkan di bagian kedua yang nantinya akan memuat 13 soal Betul – Salah lainnya. Hal ini agar memudahkan pembaca untuk mengikuti materi yang ada.
About these ads

43 Balasan ke Pembahasan Latihan Soal Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (Bagian 1)

  1. santrisna mengatakan:

    salam kenal..
    wahh..pembahasannya menarik ni..
    g sabar nungguin yang berikutnya dech..
    thank’s banget ya pak khalid..:D

  2. Ahyar mengatakan:

    saya juga nunggu yang berikutnya lho pa khalid mustafa

  3. Marshall mengatakan:

    Ulasan yg menarik pak, ditunggu yg berikutnya…
    btw trims pak, pencerahan yg kemarin

  4. Agus sudardi mengatakan:

    bagus sekali pak khailad kalo untuk swasta apa bisa mengikuti sertifikasi?

  5. khalidmustafa mengatakan:

    @santrisna, ahyar dan Marshall, oke pak, ini masih nyari waktu yang agak luang untuk pembahasan berikutnya.

    @Agus sudardi, sertifikasi pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dikhususkan kepada PNS, karena merekalah yang berhak untuk menjadi panitia. Namun, untuk pelatihannya, swasta bisa saja ikut, tergantung pada penyelenggaranya, karena yang memasukkan dokumen adalah dari pihak swasta :)

  6. Agus Kuncoro mengatakan:

    wah, menarik juga artikel nya..
    kebetulan saya juga memiliki minat yang sama …

    saya pastikan berlangganan RSS dari situs ini supaya tidak ketinggalan update postungnya

  7. ratina yuswari mengatakan:

    tanya pak, kalau pada jaminan penawaran nilai jaminan terbilang salah contoh : 13.894.000, terbilangnya tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah , bisa menggugurkan tidak?, ada lagi kalau pada jaminan penawaran jenis pekerjaan yang salah ketik seharusnya bahan diagnostik tapi ditulis bahan diganostik bagaimana? terima kasih ya pak atas jawabannya.

  8. khalidmustafa mengatakan:

    @Agus Kuncoro, makasih banyak atas atensinya pak, mudah2an artikel disini bisa bermanfaat

    @ratina, jaminan penawaran dan pelaksanaan dapat diibaratkan dengan cek tunai, dan dapat dicairkan apabila ada permasalahan. Jadi, kesalahan yang bersifat fatal dan menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, dapat menggugurkan.

  9. Ahyar mengatakan:

    Pak, bagaimana menentukan besaran HPS untuk pengadaan kendaraan senilai 63 jt (rencana tidak diadakan pemilihan langsung) ? kita sudah survei harga 3 jenis merk dealer kendaraan bermotor? kan harga penjualan ke masyarakat umum berbeda dg harga ke pemrintah dalam hal besaran pajak. tolong informasinya, terima kasih..

  10. sista mengatakan:

    cepet donk pak bagian 2nya. saya tunggu lho

  11. sista mengatakan:

    pak khalidmustafa, satu lagi, gmana cara ngedapetin soal ujian yang lengkap y pak, maaf pak ngerepotin, ditunggu balesannya pak, mkasi ya pak

  12. khalidmustafa mengatakan:

    @ahyar, HPS agar tetap menggunakan harga wajar yang memperhitungkan pajak dan keuntungan perusahaan

    @sista, waduh, saya masih konsentrasi ke blog yang baru di http://khalidmustafa.info . Nanti semua lanjutan soal2 ini akan saya posting disana juga. Rencana untuk pengadaan barang/jasa, akan sy lanjutkan setelah lebaran. Silakan mulai skrg jalan2 ke http://khalidmustafa.info

  13. Rully mengatakan:

    Lelang pertama gagal krn tdk ada yang msk kita ganti HPS/spek,lelang kedua gagal krn tdk ada barang krn mau tunggu tahun depan,bisa ngak kita ganti HPS/spek untuk penunujukan langsung dan ada ngak di kepres untuk pengaturan ini

  14. YOVITA mengatakan:

    Pak makasih…saya mau ujian hari ini…lumayan ini bisa buat sangu ilmu…
    makasih ya Pak..kalau lulus brarti…:)

  15. Hari mengatakan:

    Pak khalid, untuk soal no. 8 pak, sebenarnya batas pemakaian kwitansi itu berapa ya, 5 jt atau 10 jt. setahu saya kalau dibawah 10 jt bisa kwitansi and 10-50 itu memakai SPK, serta > 50 jt pake kontrak. mana yng benar ya pak.

  16. Osmar Sihombing,S.Sos mengatakan:

    Supaya Jangan dipersulit dalam hal meluluskan sertifikasi barang dan jasa berhubung hasil pemeriksaan bawasprop ketua panitia adalah salah satu persyaratan yang diharuskan untuk memenuhi Kepres No 80 Tahun 2003, Pada Tanggal 17-19 Nopember 2008 Saya akan mengikutiPelatihan Bimtek Barang dan jasa Ujian Sertifikasi Tanggal 20 Nopember 2008 dan saya sudah tiga kali ikut ujian sertifikasi dimohon kiranya bapak dapat menolong untuk meluluskan dalam hal ini.
    Demikian atas pengertiannya diucapkan terima kasih

  17. ghodz mengatakan:

    Pak Khalid, ada beda pendapat mengenai jawaban no. 10 dan no. 12.
    No. 10 jawabannya bisa juga SALAH karena proses pengadaan barang pemerintah pada prinsipnya bukan untuk mendapatkan harga yang paling rendah, karena arti dari efiktif dan efisien bukan harga terendah.
    No. 12 panitia dapat menggugurkan penawaran penyedi jasa apabila dalam seleksi administrasi dokumen penawaran tidak memenuhi kualifikasi, dan dalam lelang tidak ada yang namanya doumen susulan.
    mungkin perbedaan pendapat ini bisa di klarifikasi lagi Pak Khalid, karena terus terang saja, saya sendiri juga lieur*&#$3.

  18. Vandraxx mengatakan:

    untuk nomor 12…..

    saya bingung neh…. di Lampiran I keppres 80/2003 tentang Evaluasi Penawaran (huruf f) ada bunyi :

    “Penawaran yg memenuhi syarat adalah penawaran yg sesuai dg ketentuan, syarat-2 & spesifikasi teknis yg ditetapkan dlm dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yg bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat”

    apakah meterai bersifat penting? Saya rasa tidak… jadi anggapan pertama saya jawabannya adalah SALAH.

    tetapi trus di bawahnya lagi ada bunyi :

    “Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :


    d) surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul)
    (1) …….
    (2) …..
    (3) …..
    (4) Bermaterai, dan bertanggal”

    jadi jelas kalo gak bermeterai adalah gugur. Anggapan kedua saya jawabannya BENAR.

    dan saya cenderung bahwa materai pada SURAT PENAWARAN adalah wajib. Apabila tidak dilengkapi dapat menggugurkan penawaran.

    Jawaban akhir saya : BENAR

    hal lain yg lepas dr perhatian kita :

    Dalam Contoh formulir Isian Kualifikasi (Formulir 1.a) tentang Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Untuk Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya) tidak diperlukan materai, sedangkan pada contoh Formulir 2.a. tentang Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan ………. (Jasa KOnsultansi) terketik ada materai. Terlepas dr salah ketik ato apa…. dlm pengadaan barang/pemborongan selain jasa konsultansi saya tidak mewajibkan materai karena berpegang pada Keppres 80/2003.

    terima kasih.
    Wassalam

  19. Gusti mengatakan:

    Apakah pembahasan ini merupakan kunci jawaban yang menurut penyelengara paling benar atau menurut pak khalid?

    Karena soal ujian membingungkan dan terkadang jawaban dari seseorang dapat berbeda.
    Sebagai contoh no 2.

    Pada prinsipnya perusahaan kecil boleh mengikuti semua pembiayaan.

    ……..kontrak sebesar Rp. 1,3 Milyar hanya dapat diikuti oleh perusahaan supplier alat laboratorium golongan menengah dan besar.
    Shg (menurut saya) pernyataan tersebut salah

    Nuwun

  20. zulkarnain mengatakan:

    berapa lama masa jaminan pelaksanaan dan jaminan penawaran

  21. arif mengatakan:

    pak khalid..bapak ada contoh kontrak dengan nilai pengadaan > 50M ??
    kalo ada, boleh lah di sharing pak :)

    terima kasih

  22. Roni Setiaji mengatakan:

    Pak Kholid, Jawaban latihan soalnya oke deh! sekalian ada tambahan ilmu buat saya, makasih ya Pak!ada sedikit pertanyaan dari saya pak! 1. untuk pengadaan < 5 juta, apakah harus melaksanakan proses prakualifikasi ataukah dapat menunjuk langsung ke rekanan, melakukan transaksi pembelian barang dan dibuat kontraknya berupa kuitansi, 2. apakah jaminan penawaran perlu disertakan untuk pengadaan dibawah 50 Juta?

  23. yarlis hatam mengatakan:

    pak khalid thanks yaa bembahasannya oke…ndak sabar nunguin lanjutannya

  24. Ryan mengatakan:

    Wah..Lumayan jg pembahasannya mas..
    Btw..Dsni ada pembahasan soal Bener Salah
    ditempat lain ada yg bahas multiple choice dan trik n tips lulus L4!

    http://ferryyulianto.wordpress.com

    ato dsni:
    http://ferryyulianto.blogspot.com jg bs..

  25. YOSE REVAN mengatakan:

    tolong donk pa sy di kirimin soal2 pengadaan brg dan jwbanya, thks ya pa

  26. Taufik mengatakan:

    saya dapat soal-soalnya di bolgnya mas Heldi, tp blm ada kunci jawabanya jg

  27. antho mengatakan:

    soal no.2 jawabannya mestinya SALAH

    karena , penyedia barang/jasa dapat diikuti oleh jenis non kecil asalkan mempunyai kemampuan dasar lbh dari 1,3 Milyar. Soal ini telah kami bahas dalam diklat pengadaan/barang jasa bersama Depkeu.

  28. M. Hamzah mengatakan:

    Trims Pak Kholid, atas pengetahuan yg anda share.

    Saya copas sbg referensi dlm menghadapi Ujian Setifikasi. Maklumlah, 2X ikut ujian tak pernah lulus. Juga sy tdk tahu skor yg saya peroleh berapa, karena tak pernah diumumkan.

    Semoga amal baik Bapak mendapat ridlo dan balasan Allah SWT. Aamiin…

  29. yani mengatakan:

    terima kasih pak..kebetulan minggu depan saya menghadapi UAS mata kuliah Manajemen Program dan proyek soal2nya katanya sih soal ujian sertifikasi ..Open Book hanya boleh bawa kepresnyas aja..

    ini sangat membantu
    terima kasih
    yani

  30. dino mengatakan:

    trims… pembahasannya oke…

  31. nadia mengatakan:

    bagain ke 2 nya ada pak?

  32. mei mengatakan:

    sangat bermanfaat…scr tdk lgsung memberikan gambaran kepada kami tentang pengadaan barang dan jasa..mdh2n trus bertambah pembahasan-pembahasan berikutbya

  33. didi mengatakan:

    mantap, kreatif ah pak…!!!!, kebetulan nih lagi ikut sertifikasi jadi saya baca abis soal dan bahasannya…mudah2han lulus saya…gapapa L19…hehe…sukses pak..amien

  34. Sri Wahyuningsih mengatakan:

    bagaimana dengan latihan soal kepres 54m th 2010, kalau ada bagi ya…saya mau sosialisasi dan test supaya lulus

  35. Fransiscus Seda mengatakan:

    Saya mau belajar karena sebentar lagi saya akan mengikuti Ujian Sertifikasi Perpanjangan Sertifikat dan juga saya ingin belajar lebih mendalam dari contoh-contoh soal yang ada.

  36. Arwan mengatakan:

    alhamdulillah… Pembahasan bapak banyak membantu saya dalam mengerjakan soal2 ujian yang baru2 ini sy ikuti…

  37. awal mengatakan:

    terima kasih

  38. Marfuah mengatakan:

    Pak Kholid, saya tertarik dengan tulisan Bapak dan seperti rekan2 lainnya saya juga yakin tulisan Bapak akan sangat membantu karena saya baru merencanakan mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Mohon kesdiaannya menigirim soal dan jawaban melalui email. Terimakasih atas bantuannya

  39. silahudin mengatakan:

    dimana saya bisa melihat tulisan bentuk soal lainnya

  40. Nheela mengatakan:

    Tlng kirimi saya beberapa soal jebakan lainnya..

  41. minta 90 soal beserta jawabanya yang jelas dan betul ! saya mohon dibalas….!!!

  42. Hendri Kasinjer mengatakan:

    saya terpaksa harus belajar…

  43. yeyen mengatakan:

    minta 90 soal beserta jawabannya berdasarkan perpres 70 tahun 2012 donk yang jelas dan betul, trims

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 37 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: