Ijin Gangguan (HO) Sudah Dicabut

22 Juni 2016

Pagi ini, saat menunggu sahur sambil mengerjakan beberapa pekerjaan sebagai Konsultan, saya tertarik melihat berita yang ditayangkan oleh detik.com

Ini beritanya:

http://news.detik.com/berita/3238853/111-peraturan-mendagri-turut-dicabut-ini-penjelasan-kemendagri

Yang menarik, dari 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dicabut oleh Mendagri, 172 diantaranya merupakan Perda tentang Ijin Gangguan atau yang sering dikenal dengan Hinder Ordonantie atau HO, termasuk aturan yang melandari munculnya Perda tersebut yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

Walaupun sebenarnya tanpa pencabutan tersebut, diberbagai kesempatan saya selalu menekankan bahwa tidak perlu mempersyaratkan HO sebagai salah satu persyaratan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena tidak relevan, namun dengan adanya kebijakan ini maka pencantuman persyaratan perusahaan harus memiliki ijin gangguan atau HO sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena sudah tidak memiliki dasar hukum.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, yaitu Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menghimbau kepada Pokja ULP untuk tidak lagi mempersyaratkan Ijin Ganggunan atau HO dalam proses pemilihan penyedia.

Dibawah ini adalah daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan:

https://www.dropbox.com/s/eefbd9zs2ekma1m/batal_perda_21_juni_2016.pdf?dl=0

 


Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

3 Juni 2011

Salah satu sumber kebingungan dalam bidang pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengapa hal tersebut membingungkan ? Karena organisasi yang amat penting pada struktur organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah tidak tercantum dalam Permendagri tersebut. Pada Keppres 80/2003 dan Perpres 54/2010 dikenal istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi dalam Permendagri 13/2006 malah yang muncul istilah PPTK dengan tugas yang “hampir” sama.

Hal ini jelas membuat pelaksana di lapangan menjadi pusing, karena pada saat pemeriksaan, apapun yang dilakukan bisa salah. Setiap pemeriksa bisa menggunakan acuan hukum yang berbeda.

Namun, hal ini terobati dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya tentang PPK dan PPTK dan juga sudah mengakomodir Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK.

Perubahan yang cukup signifikan lainnya adalah dimasukkannya Bab baru, yaitu Bab XVA yang khusus membahas tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada Bab ini diperjelas mengenai mekanisme pengelolaan dana BOS termasuk tidak wajibnya menyusun laporan triwulan untuk memperoleh bantuan dana triwulan berikutnya. Hal ini akan sangat mempercepat penyaluran dana BOS yang sempat terhambat pada awal tahun 2011.

Baca Lanjutannya >>